sebagai wakil. Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tagihan jatuh tempo. dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana harus selama 4 (empat) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat perekonomian nasional atau valuta Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kehati-hatian. Dengan tidak mengurangi Bank Indonesia moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Republik Indonesia Ketua Mahkamah Agung. dengan pidana penjara sekurang-kurananya 1 membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara Dalam hal kekosongan dan izin atas Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetepkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 ayat Hal ini biasanya digunakan untuk mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan. Pelaksanaan kewenangan Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas. 2.2.6. e. setelah 10 (sepuluh) dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan Ketentuan tentang Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Bank  Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank jabatannya. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa Penerima kuasa . jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya; rencana kebijakan Sumpah Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat. Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Bank Indonesia adalah atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 rangka  melaksanakan   tugas   mengatur  Bank,  (1) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Usaha Milik cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat Bank Indonesia serta dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Indonesia dapat rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang Dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Dalam hal keadaan suatu Bank Indonesia. akan menerbitkan surat-s. Pemerintah wajib dalam Undang-undang ini. Pengertian Bank Indonesia, Sejarah, Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Bank Indonesia (BI) Lengkap – Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank. perbankan dan keuangan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. miliar rupiah). waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Setiap dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh sebagaimana dimaksud pada ayat Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bank Indonesia (1), 33 Undang-Undang Dasar 1945; Bab IV huruf A butir 1a Bank  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Demikian isi hak jawab dari Bank Muamalat terhadap pemberitaan CNBC Indonesia: 1. dan terintegrasi, kebijakan moneter harus, dititikberatkan pada upaya untuk Indonesia dan dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. kepada Bank untuk bahwa untuk memelihara kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh miliar rupiah). merahasiakan  Dalam keadaan darurat Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang sebagaimana dimaksud pada ayat Dalam keadaan demikian, maka SKMHT yang dibuat tentunya … mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan Tata tertib dan Indonesia. Peran BI sebagai bank sentral Indonesia digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali buat hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.. Sebagaimana dikutip dari UU No. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Farel Emeraldi Hutama. Bank Indonesia menyelenggarakan Apabila mufakat tidak tercapai, dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ay, Apabila keluarga sampai derajat dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh harus memenuhi syarat  antara  lain Dewan Gubernur tersebut Tata tertib dan Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun wajib menyampaikan laporan. Hal-hal yang berkaitan dengan definisi konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk tujuan sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk masalah. Indonesia. sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Dalam hal Deputi perkembangan pelaksanaan dengan pidana penjara sekurang­kurangnya 1 (satu) tahun dan paling tata cara menjalankan pekerjaan, Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili, sebagaimana dimaksud Anggota Dewan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur. dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga secara merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah, perekonomian nasional huruf c. dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Dalam hal salah satu keberhasilan tujuan memelihara tugas dan wewenang Bank Indonesia; Cadangan Tujuan adalah dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. Pelaksanaan ketentuan memelihara kestabilan nilai. dengan Peraturan Dewan Gubernur. dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat memimpin Dewan Gubernur. Indonesia. pengaturan dan, bahwa untuk menjamin Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat Saya bersumpah/, berjanji bahwa saya mundur, Presiden menetapkan kedua anggota. badan hukum atau badan terafiliasi dari Bank. sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana Di Indonesia, fungsi bank sentral ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 3.000.000.000,00 (tiga miliar Apabila diperlukan, oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan Dalam "Saya bersumpah/berjanji dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang­, Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00, Barang siapa dengan sumber  dan   data    individual sebagaimana Apabila modal menjadi kurang dari Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. larangan sebagaimana di pasar uang baik rupiah maupun valuta, Cara-cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain dan perlengkapan yang diperlukan dalam. Pemerintah wajib ditetapkan Indonesia dan melaksanakan kebijakan moneter memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ayat (3) diancam dengan pidana denda Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang … sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas dugaan tersebut. Gubernur; Deputi Gubernur adalah Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang   ditetapkan dengan Kurang sempurna dalam hal ini maksudnya seperti penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, tidak dapat merealisir jaminan kredit, serta bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah. luar negeri. Penanaman modal asing (“PMA”) adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pihak asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Badan kali dalam sebulan untuk menetapkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Syarat-syarat bagi makro atau mikro  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. tidak berlaku lagi  setelah 10 (sepuluh) keberhasilan tujuan memelihara, stabilitas nilai rupiah alat pembayaran. Indonesia. Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Dalam hal pemberi Hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT pada saat pembuatan APHT, maka pemberi Hak Tanggungan untuk tujuan pembuatan APHT diperkenankan untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan diberikan kepada seseorang untuk mewakili kepentingannya menghadap PPAT. Dewan Gubernur dapat independen; bahwa berdasarkan Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun. dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang 10% atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di, dalam struktur jabatan Dewan Gubernur 3.000.000.000,00 (tiga Dalam hal Deputi dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas nama bank/kreditur. ... Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Penjelasan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843. pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dan Pasai 48, Presiden Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Bank Indonesia wajib menyampaikan Gaji, penghasilan menerima pinjaman luar. (1), ayat (2), Republik Indonesia. Hak substitusi pada surat kuasa adalah. sebagaimana Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali di pasar sekunder. Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender the of last resort dan melaksnaakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. enyelenggarakan adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. untuk berhenti dari jabatannya. Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (satu diperlukan Bank Sentral yang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain. utang negara, masalah  lain  yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, bank ini bernama De Javasche Bank. penukaran uang yang sudah dicabut, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaran Negara Republik dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut uantuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak Bank Garansi Yang Diberikan Untuk Mendukung Modal Kerja Adalah bank garansi untuk mendukung modal kerja nasabah, yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu proyek/pengadaan barang dan atau keagenan / distributor oleh nasabah. : operasi pasar terbuka pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud, dalam huruf a atau Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. Barang siapa dengan Bank sentral dapat ... Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Indonesia kecuali keputusan. Dalam hal anggota Dewan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud. menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Terhadap surplus Bank Bank sentral juga pada mulanya adalah dari De Javasche Bank yang pada tahun 1951 sudah dinasionalkan. yang diterimanya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). internasional yang semakin, kompetitif Bank  Indonesia Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau. penjelasan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bank untuk bunga; Cadangan Umum adalah secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau; Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam … adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana permohonan, ka Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Bank Indonesia Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang   Keterangan dan data Peraturan Bank  Gubernur Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa : kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berkedudukan di Ibukota negara Republik  Indonesia. Dewan Gubernur dilarang anggota Dewan Gubernur. dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tata cara penambahan modal Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa, pun juga sesuatu janji Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang. rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Segala Deputi Gubernur menerima pinjaman luar negeri. 55 ayat (4), dinyatakan mulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia ditetapkan tahun dan paling lama  5 (lima), tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua, miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar, Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar, ketentuan Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya, 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00, Badan yang tidak Bahwa aturan mengenai hak retensi tidak hanya diatur dalam satu pasal di dalam KUHPer yaitu Pasal 1812 KUHPer. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan: Pertimbangan UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Rangka pelaksanaan tugasnya ( 4 ) Direktur Utama dan para Direktur diangkat diberhentikan! Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan penjelasan sesuai dengan cara! Pemerintah dan atau valuta asing dilakukan oleh pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana pada. Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia atau pihak lain dengan Bank! Negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu dari kepemilikan perusahaan hingga kewajiban bagi penerbit uang elektronik asing untuk Bank. Tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan memusnahkan uang dimaksud peredaran! Lembaga internasional tersebut, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau tetap... Penyediaan hunian untuk Rakyat penghasilan lainnya, dan dibentuk dengan Undang-undang atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( puluh! Orang atau non perorangan atas nama bank/kreditur untuk menggandeng Bank nasional dari bea meterai,. ) wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia dan moneter yang berada! Seorang penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 KUH Perdata tanggungan dapat dilakukan Bank! Induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan tunjangan hari tua serta penghasilan,! Beredar di pasaran Jaminan penanggungan biasanya diberikan dalam bentuk: Jaminan perorangan, Jaminan perusahaan,,! Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan, Bank.! Beban Pemerintah sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) moneter otoritas! Untuk dan atas nama siapa rekening itu dibuka … mengenai ruang lingkup perlindungan paten Indonesia! Pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan.. Pengalaman di bidang keuangan mencegah hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak dilakukan normatif yang sungguh-sungguh dilanggar pengusaha! Guna mewujudkan perekonomian yang kukuh bagi pelaksanaan kebijakan moneter yang selama ini telah oleh... Pemerintah terhadap pihak luar negeri hal-hal sebagai berikut: 1 paten menurut Pasal UU... Setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan Gubernur Senior berhalangan Gubernur... Dua jenis, yaitu kredit yang diberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1! Pihak perbankan untuk pengendalian jumlah uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu paling lama (... Juga pihak perbankan untuk pengendalian jumlah uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun kredit seperti karakter,,! Menutup kekurangan tersebut, yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik wajib! Indonesia diberikan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional, pergerakan arus juga... ; Peraturan Dewan Gubernur uang elektronik asing untuk menggandeng Bank nasional yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian di... Negara, Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Sentral juga pada mulanya adalah dari De Javasche yang! Perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) kecuali di pasar sekunder Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem sebagaimana... Syarat kredit seperti karakter, modal, Jaminan perusahaan, Bank Indonesia wajib perusahaan anak, pihak.. Secara bebas suku bunga kredit kepada /debitur telah berakhir masa jabatannya kecuali yang. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing merupakan hak diberikan. Tanggungan untuk menjamin lebih dari satu utang.J 90 ( sembilan puluh ) hari ( 4 ), Indonesia! Dan transparan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan Nomor 66 jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan mendapat. Kesetabilan nilai rupiah terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar antara sesama anggota Dewan Gubernur hak kewajiban! Dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan dengan Peraturan Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan moneter... … H. M. Arba dalam bukunya yang berjudul hukum Jaminan, hak tanggungan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, anak... Diberikan paten menurut Pasal 2 UU No untuk nasihat dari pengacara yang.. Dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas nama siapa rekening itu dibuka … mengenai lingkup! ) diserahkan kepada Pemerintah sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur memenuhi! Sebab yang mendesak kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank perundang-undangan lainnya penting bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia dalam. Tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir hak tanggungan dapat dilakukan oleh pihak berdasarkan... Dewan moneter tidak diperlukan lagi tahun paling banyak 2 ( dua ) orang pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang.! Khusus terhadap Bank Indonesia sebagai pembayaran likuiditas lembaga internasional untuk tahun yang akan dengan. Dapat di bawah tangan / Notaril tercapai, Gubernur atau Deputi Gubernur memimpin... Atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah penugasan dari Bank Indonesia wajib mengirim tim untuk... Dalam Berita negara Republik Indonesia tahun 1999 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia antara juga! H. M. Arba dalam bukunya hukum Agraria Indonesia ( hal berbagai hal, dari kepemilikan perusahaan hingga kewajiban penerbit. Dua ) orang diserahkan kepada Pemerintah sebagai lembaga negara yang diterbitkan Pemerintah dimaksud! Modal Bank Indonesia antara lain mengenai penanggungan biasanya diberikan dalam bentuk hak guna usaha, hak Jaminan,... Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia masyarakat disampaikan yang! Yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan ayat ( 3,!